PUSPENSOS

Pusat Penyuluhan Sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia

BERITA & PENGUMUMAN

Merajut kemitraan dalam menjangkau kelompok - kelompok yang selama ini terabaikan pembangunan “rakornas program peduli tahun 2016” Rabu, 27-28 jan 201

01/30/16  1240

Program peduli merupakan program kemitraan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bertujuan menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terabaikan pembangunan. Program yang dicetuskan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil ini bertujuan untuk merekatkan sinergisitas dalam upaya bersama mendorong inklusi sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu pilar dalam program peduli fase II ini ialah “Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA)”. Program peduli sebagai upaya inklusi sosial pada masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada sumberdaya alam berangkat dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat tersebut. Berbagai masalah eksklusi di daerah dampingan program peduli seperti ketiadaan pengakuan akan keberadaan mereka khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan, diskriminasi dan stigma baik dari sisi agama, ras, maupun persepsi yang merendahkan masyarakat adat, minimnya pelayanan dasar yang bisa diakses terutama karena lokasi geografis yang sulit, hingga permasalahan isolasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Dalam beberapa paparan dalam rakor tersebut diterangkan berbagai capaian di lokasi dampingan mitra program peduli, misalnya salah satu dampingan yang dilaksanakan oleh Sulawesi Community Foundation (SCF) terhadap masyarakat To Ballo dan To Garibo Kabupaten Barru dan Masyarakat Lokal Kahayya Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian tersebut seperti tersusunnya draft final Perdes inklusi sosial di desa Bulo-Bulo, integrasi masyarakat To Balo dan To Garibo dengan masyarakat sekitar mulai terjadi, dibentuk kelompok pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan minat dan jenis tanaman yang akan dikembangkan, fasilitasi izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) telah sampai pada tahap penandatangan draft izin HKm oleh Bupati Bulukumba, dan Dinas Kehutanan menganggarkan pengadaan bibit pala sebanyak 2.000 pohon untuk masyarakat Desa Kahayya. Hal tersebut sejalan dengan pelatihan budidaya pala yang baru saja dilakukan melalui program peduli.

Selain itu, di Provinsi Jambi terdapat Pundi Sumatera yang menangani Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo. Capaian dalam penanganan suku anak dalam di Provinsi Jambi tersebut, seperti :  mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial di Kabupaten Merangin yang secara khusus menangani SAD terutama yang terkait dengan pendataan & pengurusan dokumen kependudukan, serta untuk mendapatkan layanan bantuan sosial, adanya beasiswa pendidikan Pemda untuk anak SAD usia sekolah di Kabupaten Merangin, berkembangnya usaha peternakan kambing oleh SAD sebagai alternatif mata pencarian di Kabupaten Merangin & Bungo, disediakannya lahan pemukiman dan perumahan untuk SAD dari Kementerian Sosial di Kabupaten Bungo.

Pembahasan tentang “Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) tersebut dikaitkan pula dengan berbagai program yang dapat disinergiskan di kementerian/lembaga terkait.  Berkaitan dengan program pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil, dipaparkan mengenai komunitas adat terpencil dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat. Komunitas Adat Terpencil merupakan bagian dari masyarakat hukum adat, namun masyarakat hukum adat (MHA) tersebut belum tentu merupakan komunitas adat terpencil yang diberdayakan oleh  Kementerian Sosial RI. KAT dimungkinkan dan beberapa kategori KAT berpeluang besar menjadi bagian dari pada masyarakat hukum adat (MHA). Aspek keterpencilan yang menyebabkan terbatasnya aksesibilitas pelayanan sosial tersebut menjadi perhatian Kemensos RI. Berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan terhadap hukum adat dan hutan adat beserta hak-hak MHA didalamnya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang membidangi permasalahan tersebut. Konstribusinya Pemberdayaan KAT terhadap masyarakat hukum adat (MHA) ialah dalam hal aksesibilitas pelayanan sosial dasar terhadap komunitas tersebut, meliputi : bimbingan sosial motivasi, penyiapan lahan permukiman, pembuatan   rumah sederhana, sarana dan prasarana lingkungan sosial, bantuan permakanan dan bibit tanaman, pengembangan ekonomi lokal dan persiapan terminasi/ bina purna.

Berkaitan dengan penanganan konflik hutan adat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat menangan konfilik yang dihadapi berkaitan dengan tata kuasa, tata kelola, pemanfaatan dan penggunaan hutan. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat telah merancang beberapa aturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No 32 tahun 2015 tentang kawasan hutan adat sebagai hutan hak, selain itu masih dalam tahapan rancangan Permen LHK berkaitan dengan alur penanganan konflik hutan adat sehingga dapat diakses melalui website proses penanganan konflik tersebut. Adapun tahapan penanganan konflik tersebut dilaksanakan melalui pemetaan oleh Assesor pemetaan konflik terhadap laporan yang masuk, setelah melalui tahapan pengkajian yang kemudian menghasilkan rekomendasi penanganan konflik, baik melalui penegakan hukum (jika dinilai melanggar aturan yang berlaku) atau melalui perhutanan sosial sebagai medium komunikasi dalam upaya mediasi penanganan konflik hutan adat tersebut.

Berkaitan dengan kesulitan dalam pemenuhan Hak MHA atas identitas diri yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terjadi di beberapa daerah sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses program pemerintah.  Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan mendapatkan dokumen (KTP-e, Akta Kelahiran, dll). Kemendagri cq Direktorat Pencatatan Sipil mengusulkan pembentukan tim ditingkat daerah berkaitan dengan data masyarakat hukum adat yang akan diusulkan memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat tembusan ke Kemendagri untuk segera  mendapatkan penjangkauan pelayanan keliling oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil melalui pola jemput bola atau pelayanan ke lokasi.

Kegiatan rakor yang membahas beberapa poin diatas menjadi masukan untuk memaksimalkan kinerja Program Peduli termasuk dalam hal membangun jaringan dan advokasi bersama. Non Government Organization (NGO) yang menjadi mitra program peduli menghadiri kegiatan rakornas tersebut, seperti :  SS Pundi Sumatera, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Aman Riau, Aman Maluku, Samantha , Desantara, Sulawesi Community Foundation (SCF), MPM Muhammadiyah,  Kawal Borneo Community Foundation (KBCF), Yayasan Tanpa  Batas (YTB) Kupang, KARSA (Lingkar Pembaruan Pedessaan dan Agraria) Institute. Pemerintah selaku stakeholder dalam rakornas tersebut dihadiri perwakilan dari kementerian/lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan program peduli tersebut seperti : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Kemenkes, Kemen ATR. 

Referensi :

Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Perpres 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial terhadap KAT

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 32 tahun 2015 tentang kawasan hutan adat sebagai hutan hak

http://programpeduli.com


Oleh : M. Luksor

Oleh : Kemsos

Berita Terpopuler

Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyelenggara Penyuluhan Sosial

25/3/2013 14

Oleh : Early FebrianaSebagai bagian dari  upaya meningkatkan etos kerja, dedikasi dan kualitas Sumber Daya Manusia penyuluhan sosial, Pusat Penyuluhan Sosial  mengadakan kegiatan Pengembangan Tenaga Penyelenggara Penyuluhan Sosial di Rumah Jambu Luwuk, Bogor. Sebanyak 53 orang yang terdiri dari pegawai di lingkungan Pusat Penyuluhan Sosial dan tenaga penyuluh sosial fungsional yang ada d...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Bangkitkan Semangat Anggota Karang Taruna Indonesia

20/5/2014 11

Bangkitkan Semangat Anggota Karang Taruna Indonesia “Persepsi Yang Keliru Tentang Karang Taruna” Oleh : Ferdiyan Pratama, S.ST Pernah mengamati fonemen seperti ini. Setiap menjelang peringatan 17 Agustus, pemuda-pemudi di suatu desa atau kelurahan pasti menyibukan diri dalam kegiatan-kegiatan menyambut hari proklamasi Indonesia. Semua unsur pemuda-pemudi menjadi pelopor m...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Mengaktifkan Karang Taruna yang Mati Suri

3/7/2014 09:

Setiap desa/kelurahan hampir pasti memiliki organisasi kepemudaan karang taruna. Wadah yang menggalang inspirasi pemuda ini merupakan arena  pemuda-pemuda untuk berkreasi menjadi motor penggerak masyarakat. Perlu kita sadari bahwa setiap desa/kelurahan memiliki Pemuda-pemuda yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan dirinya sendiri dan masyarakat. Banyak pemuda-pemuda yang memiliki po...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Link Lainnya