PUSPENSOS

Pusat Penyuluhan Sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia

BERITA & PENGUMUMAN

Kemiskinan Dan Pembangunan Manusia

09/18/2019  18

Secara umum,  kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya  untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Kecuk Suharyanto, 2011). Hanya satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas  sehingga bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya , apa yang dimaksud dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar ? Apalagi, tidak semua hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpatisipasi dalam kehidupan social-politik. Dari definisi itu terlihat bahwa  kemiskinan merupakan masalah multidemensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.  Salah satu konsep perhitungan kemiskinan  yang diterapkan di banyak negara, termasuk  Indonesia , adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (Suhariyanto, 2011).

Berdasakan dari pembahasan perihal kemiskinan dan pembangunan manusia pada pokoknya pembangunan manusia memang perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan mengingat hingga kini capaiannya  relatif masih rendah. Laporan UNDP (2014) menunjukkan peringkat human development index Indonesia di posisi ke 108 dari 187 negara. Bandingkan dengan Singapura (peringkat ke-9), Brunei (30), Malaysia (62), dan Thailand (89). Menarik yang dikemukakan Razali Ritonga bahwa Indonesia sepatutnya tidak tertinggal di kawasan ASEAN. Akan tetapi, akibat masih cukup banyaknya penduduk yang terperangkap kemiskinan, pembangunan manusia sulit dilakukan secara optimal. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar sejagat, seyogyanya memiliki pemerintah yang baik (well governed) sehingga gelembung kemiskinan tidak perlu hadir.

Dengan demikian boleh dikatakan bahwa pembangunan manusia pada pokoknya  bertujuan meningkatkan kemampuan penduduk untuk menuju hidup yang produktif, dan menyenangkan. Misalnya umur panjang, kesehatan baik, terdidik, pendapatan cukup (membeli makanan, pakaian dan tempat tinggal). Semakin tinggi nilai IPM ada kecenderungan semakin baik pula pembangunan manusia (dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi), dan sebaliknya ada kecenderungan semakin rendah nilai IPM menunjukkan pembangunan manusia belum baik di suatu wilayah. Dengan perkataan lain masih terdapat penduduk miskin yang relative masih tinggi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, ada kesan kuat perlunya kebijakan investasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan sumber daya manusia yang berkualitas ada kecenderungan dapat meminimalisir kemiskinan warga masyarakat. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas akan semakin tinggi tingkat produktivitas, dengan produktivitas yang tinggi cenderung kesejahteraan juga semakin meningkat.

         Pada dimensi kesehatan, kurangnya asupan gizi menyebabkan menurunya daya tahan tubuh sehingga rentan terserang penyakit. Bagi anak balita, kekurangan gizi itu akan mendistorsi tumbuh kembang mereka sehingga menyulitkan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk penyiapan sumber daya manusia berkualitas. Bahkan, kualitas sumber daya manusia lian terdidtorsi jika kekeurangan gizi itu dialami perempuan, khususnya ketika hamil dan melahirkan (Ritonga,2015). Fakta itu sekaligus menunjukkan bahwa kurangnya asupan gizi berpotensi mendistorsi pembangunan manusia dari dimensi pendidikan. Pada tahap lanjut, anak balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang, baik fisik maupun intelegensi, kelak ketika dewasa cenderung kurang mampu bekerja optimal, tercermin dari kecenderungan produktifitas yang rendah. Menurunnya produktifitas cenderung akan berakibat menurunnya kemampuan daya beli sebagai dimensi ketiga dari pembangunan manusia.

Populasi penduduk negara Indonesia termasuk besar yang menempati posisi keempat di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat kelompok atau keluarga dengan kategori miskin. Berdasarkan laporan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto (Kompas, 13/8/2014), mengatakan sudah ada penurunan jumlah ataupun persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari populasi penduduk. Adapun pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin turun menjadi 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen. Meskipun demikian, Widianto mengakui ketimpangan atau kesenjangan sosial justru cenderung melebar. Kondisi ini ditunjukkan dengan rasio gini tahun 2009 sebesar 0,37 persen dan meningkat menjadi 0,41 persen pada tahun 2012, dan ada kecenderungan ketimpangan akan terus meningkat. Dilihat dari data, kemiskinan makin sulit diturunkan karena garis kemiskinan juga bergerak. Ketika pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak bisa mengejar pertumbuhan angka kemiskinan, sudah pasti dia tidak bisa melewati garis kemiskinan.

         

Jika dikaitkan dengan laporan pembangunan manusia 2014 yang dirilis Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 25 Juli 2014 memberikan konfirmasi bahwa pembangunan manusia Indonesia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperlihatkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan. Pada laporan itu disebutkan, IPM Indonesia pada 2013 sebesar 0,684 atau sedikit mengalami kenaikan bila dibanding IPM pada 2012 yang sebesar 0,681. Meski naik, peringkat IPM Indonesia tetap bertengger di urutan ke 108 dari 287 negara (Kadir, 2014). Konsekuensinya, Indonesia belum beranjak dari kelompok menengah dalam soal capaian pembangunan manusia. Akselarasi pembangunan manusia Indonesia juga sedikit lambat. Sepanjang 2000-2013, pertumbuhan IPM Indonesia rata-rata hanya sebesar 0,9 persen per tahun. Akselarasi yang lambat juga tercermin dari perubahan peringkat IPM Indonesia yang hanya naik empat peringkat sepanjang 2008-2013. Hal itu terjadi ketimpangan dalam akselerasi pembangunannya. Karena itu, komitmen untuk meningkatkan pembangunan manusia perlu disertai dengan upaya menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu, selain menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah perlu terus berupaya membantu dan memberdayakan masyarakat miskin (Rizali Ritonga, 2015).

 

Oleh : Pudjianto

Oleh : Kemsos

Berita Terpopuler

Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyelenggara Penyuluhan Sosial

25/3/2013 14

Oleh : Early FebrianaSebagai bagian dari  upaya meningkatkan etos kerja, dedikasi dan kualitas Sumber Daya Manusia penyuluhan sosial, Pusat Penyuluhan Sosial  mengadakan kegiatan Pengembangan Tenaga Penyelenggara Penyuluhan Sosial di Rumah Jambu Luwuk, Bogor. Sebanyak 53 orang yang terdiri dari pegawai di lingkungan Pusat Penyuluhan Sosial dan tenaga penyuluh sosial fungsional yang ada d...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Bangkitkan Semangat Anggota Karang Taruna Indonesia

20/5/2014 11

Bangkitkan Semangat Anggota Karang Taruna Indonesia “Persepsi Yang Keliru Tentang Karang Taruna” Oleh : Ferdiyan Pratama, S.ST Pernah mengamati fonemen seperti ini. Setiap menjelang peringatan 17 Agustus, pemuda-pemudi di suatu desa atau kelurahan pasti menyibukan diri dalam kegiatan-kegiatan menyambut hari proklamasi Indonesia. Semua unsur pemuda-pemudi menjadi pelopor m...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Mengaktifkan Karang Taruna yang Mati Suri

3/7/2014 09:

Setiap desa/kelurahan hampir pasti memiliki organisasi kepemudaan karang taruna. Wadah yang menggalang inspirasi pemuda ini merupakan arena  pemuda-pemuda untuk berkreasi menjadi motor penggerak masyarakat. Perlu kita sadari bahwa setiap desa/kelurahan memiliki Pemuda-pemuda yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan dirinya sendiri dan masyarakat. Banyak pemuda-pemuda yang memiliki po...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Link Lainnya