PUSPENSOS

Pusat Penyuluhan Sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia

BERITA & PENGUMUMAN

Makna Pembangunan Dan Ketahanan Sosial

09/20/19  19

Dekade 1970-an menjadi era paling bergairah dalam sejarah perkembangan kondep pembangunan di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada dekade ini, Dudley Seers, sebagaimana di kuti Chaniago (2012), patut kita tempakan sebagai orang terhormat dalam sejarah pemikiran tentang pembangunan. Menyusul pemikiran yang dituilisnya pada tahun 1969, karaya-karya Seer berikutnya mempertegas definisinya yang didukung banyak orang tentang arti pembangunan yang memberi perhatian serius pada masalah kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Dudley Seers adalah ahli ekonomi negara maju pertama yang meletakkan pembangunan manusia dan masyarakat sebagai tujuan uatam pembangunan.

Tujuan paling penting bagi semua pemerintahan adalah melakukan pembangunan. Bahkan, satu agenda pokok dunia adalah menentukan tujuan pembangunannya. Merancang pembangunan pada masa depan tak hanya perkara global, tetapi justru ada dijantung persoalan nasional. Ada dua butir refleksi di sini: pemahaman kita akan pembangunan dan problematikanya serta cara kita merencanakan pembangunan dan implikasinya (Nugoho, 2014). Satu persoalan besar pembangunan dunia adalah kemiskinan. UNDP (2014) melaporkan, lebih dari 5 miliar orang masih hidup di bawah 1,25 dollar AS per hari. Tak hanya itu, setiap hari 22.000 anak-anak meninggal karena kemiskinan (Unicef, 2013), 27-28 persen anak di negara berkembang tinggi badannya tak sebanding dengan beratnya (WHO, 2014), dan 72 juta anak tidak pernah sekolah, dan satu miliar orang masih buta huruf (Unesco, 2013). Selain itu, 40 juta orang terinfeksi HIV/AIDS, satu miliar orang tak bisa mendapat air bersih, dan 2,6 miliar tidak bisa menikmati sarana sanitasi dasar (UNDP, 2013).

Pada Oktober 2015, target waktu pencapaian delapan poin Tujuan Pembangunan Pembangunan Milenium (MDGs) akan berkakhir. Kini, segala sesuatu harus dilakukan dengan segera dan cepat dalam kaitan dengan dengan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, aakses terhadap pendidikan dasar dan perbaikan kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup dan kerjasama global. Salah satu target terpenting MDGs adalah memangkas jumlah orang miskin menjadi tinggal separuh jumlah yang tercatat pada 1990. Saat ini, persentase jumlah orang miskin mencapai 43 persen. Kita patut bersyukur bahwa secara global, target tersebut terlah tercapai pada 2010, saat jumlah orang miskin berkurang menjadi 21 persen dari jumlah pada 1990 (Ivan Hadar, 2014). Meski demikian, jumlah tersebut masih terbilang besar. Dengan menggunakan angka US$ 1,25 per hari sebagai batas kemiskinan, tercatat hampir 1,2 miliar warga dunia masih berkutat dalam kemiskinan, termasuk 400 juta anak yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim (data Bank Dunia pada 2013). Apalagi, penyebab pengurangan kemiskinan global terutama adalah perkembangan positif di Asia, khususnya Cina. Di negara itu, selama dua dekade terakhir, ratusan juta orang mengalami peningkatan kesejahteraan.

Mewujudkan karakteristik negara kesejahteraan adalah tugas para pemimpin bangsa. Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup warganya sehingga terciptalah tatanan hidup bersama yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Negara dan penyelenggara negara bertanggung jawab menyelenggarakan semua pelayanan public sehingga standar kesejahteraan masyarakat terjamin, terpenuhi, tanpa mengecualikan seorang pun. Kegagalan para pemimpin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat meruapakan kegagalan mereka dalam menyelenggarakan amanahnya.

Ada dua permasalahan pembangunan utama yang pada saat ini dihadapi oleh negara-negara berkembang. Kedua masalah itu adalah kemiskinan yang diderita oleh sebagian besar rakyat negara-negara itu, dan beban hutang luar negari yang harus mereka tanggung. Untuk mengatasi masalah ini biasanya para perencana pembangunan di negara-negara tersebut menyususn suatu model pemabngunan yang disusun atas dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa kemiskinan dan hutang luar negeri itu bisa diatasi dengan cara capital transfer dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Asumsi kedua adalah bahwa kedua masalah itu dapat dipecahkan apabila pemerintah menjadi pengelola tunggal dana-dana pembangunan itu (Loekman Soetrisno, 1988).

Dua asumsi teoritik yang menjadi dasar dari model pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang dapat dikatakan gagal dalam memecahkan dua masalah pokok dalam pembangunan negara-negara itu, yakni kemiskinan dan hutang luar negeri yang membengkak. Salah satu sebab kegagalan itu terkait erat dengan kenyataan bahwa model pembangunan yang dikembangkan atas dasar asumsi itu meletakan negara dan aparatnya sebagai penanggung jawab tunggal pembangunan dan pengelola tunggal dana serta sumber daya pembangunan yang ada di negara-negara itu (Soetrisno, 1988). Keadaan seperti ini menimbulkan suatu masalah pembangunan baru di negara-negara sedang berkembang, yakni gejala enggannya masyarakat untuk aktif berpatisipasi dalam proses pembangunan. Apabila kita kaji rencana pembangunan yang ditulis para perencana pembangunan di negara yang sedang berkembang maka satu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa semua perencana pemabngunan itu melihat bahwa industrialisasi adalah dewa penyelamat dari masalah pembangunan yang dihadapi negara-negara itu. Menjadi negara industri dalam artian membangunan industri-industri berat seperti halnya yang dibangun negara-negara Barat dianggap sebagai tujuan akhir dari proses pemabngunan yang mereka rencanakan. Sekali lagi suatu ironi yang terjadi dalam sejarah pembangunan di negara sedang berkembang yaitu bahwa ternyata industri yang bermunculan di negara-negara tersebut tidak berhasil memecahkan masalah pembangunan yang mereka hadapi.

Tingginya konflik sosial sosial dan munculnya  gejala disintegrasi bangsa menjadi motivasi untuk menetapkan ketahanan  sosial masyarakat sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya. Dalam konteks  ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi, Budisantoso (1996) beragumentasi bahwa ketahanan nasional merupakan output atau resultante dari segenap upaya pembangunan nasional di sektor ekonomi, sosial, politik, budaya dan militer pada saat tertentu, dalam rangka menuju tujuan nasional dan ciata-cita nasional seperti  tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan mengambil analogi  ketahanan nasional sebagai  output atau outcome, maka ketahanan sosial juga merupakan  output atau outcome dari “sesuatu” norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang dimiliki masyarakat. Sesuatu itu adalah social capital dengan aspek  ketahanan lainnya sebagai pencipta output ketahanan sosial (baca  Mu’man Nuryanan, 2002).            

Oleh : Moch. Syawie

Oleh : Kemsos

Berita Terpopuler

Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyelenggara Penyuluhan Sosial

25/3/2013 14

Oleh : Early FebrianaSebagai bagian dari  upaya meningkatkan etos kerja, dedikasi dan kualitas Sumber Daya Manusia penyuluhan sosial, Pusat Penyuluhan Sosial  mengadakan kegiatan Pengembangan Tenaga Penyelenggara Penyuluhan Sosial di Rumah Jambu Luwuk, Bogor. Sebanyak 53 orang yang terdiri dari pegawai di lingkungan Pusat Penyuluhan Sosial dan tenaga penyuluh sosial fungsional yang ada d...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Bangkitkan Semangat Anggota Karang Taruna Indonesia

20/5/2014 11

Bangkitkan Semangat Anggota Karang Taruna Indonesia “Persepsi Yang Keliru Tentang Karang Taruna” Oleh : Ferdiyan Pratama, S.ST Pernah mengamati fonemen seperti ini. Setiap menjelang peringatan 17 Agustus, pemuda-pemudi di suatu desa atau kelurahan pasti menyibukan diri dalam kegiatan-kegiatan menyambut hari proklamasi Indonesia. Semua unsur pemuda-pemudi menjadi pelopor m...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Mengaktifkan Karang Taruna yang Mati Suri

3/7/2014 09:

Setiap desa/kelurahan hampir pasti memiliki organisasi kepemudaan karang taruna. Wadah yang menggalang inspirasi pemuda ini merupakan arena  pemuda-pemuda untuk berkreasi menjadi motor penggerak masyarakat. Perlu kita sadari bahwa setiap desa/kelurahan memiliki Pemuda-pemuda yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan dirinya sendiri dan masyarakat. Banyak pemuda-pemuda yang memiliki po...

Oleh : Kemsos

Lihat Selengkapnya

Link Lainnya